Di era kecerdasan buatan, kebijakan publik tidak lagi semata-mata lahir dari intuisi politik, melainkan dari kalkulasi data dan rekomendasi mesin. Negara bergerak menuju apa yang disebut algorithmic governance. Namun, peristiwa agung Isra Mikraj mengingatkan manusia modern bahwa setinggi apa pun teknologi, kendali hakiki tetap berada pada Allah Swt.
Dari sinilah gagasan Siyasah Cerdas, Menyatukan AI dan Amanah Kenabian memperoleh relevansinya: sebuah model kepemimpinan yang tidak hanya efisien secara teknokratis, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual.
Allah Swt. berfirman:
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
(QS. Al-Isra [17]: 1)
Artinya:
“Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
Ayat ini bukan hanya narasi mukjizat, melainkan fondasi teologis tentang relasi kekuasaan manusia dengan kehendak ilahi. Dalam Tafsir Al-Qurthubi, Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, Juz 10, QS. Al-Isra: 1, ditegaskan bahwa Isra Mikraj merupakan perjalanan jasmani dan ruhani untuk meneguhkan otoritas kenabian dan legitimasi kepemimpinan Rasulullah saw. Sementara itu, Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, Jilid 7 halaman ± 20–30, memaknai peristiwa ini sebagai pendidikan kepemimpinan profetik agar nabi mampu memimpin masyarakat dengan keadilan, kesabaran, dan kepekaan sosial. Adapun dalam Tafsir Futuhatul Ilahiyah karya Ibn Ajibah, Juz 5, QS. Al-Isra: 1, Isra Mikraj dipahami sebagai simbol kenaikan kesadaran manusia dari dominasi material menuju makrifat, dengan penegasan bahwa kekuasaan tanpa kesadaran spiritual berpotensi melahirkan kezaliman sistemik. Ketiga tafsir tersebut bertemu pada satu simpulan, kekuasaan sejati harus ditopang oleh dimensi transendental.
Dalam kerangka siyasah tanfidziyah, kekuasaan eksekutif tidak hanya bertugas menjalankan hukum, tetapi juga menjaga kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). Di era AI, tugas ini menuntut tiga lapis kecerdasan, yaitu kecerdasan sistemik berupa penguasaan teknologi dan data, kecerdasan etis berupa kemampuan membatasi teknologi dengan nilai, serta kecerdasan spiritual berupa kesadaran bahwa hukum tertinggi adalah hukum Allah. Isra Mikraj mengajarkan bahwa kemajuan horizontal berupa peradaban digital harus diimbangi dengan kemajuan vertikal berupa kedalaman iman. Nilai siyasah profetik memiliki korespondensi kuat dengan hukum positif Indonesia, antara lain Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE yang menekankan etika dan tanggung jawab dalam ruang digital, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang melindungi martabat manusia dalam kebijakan teknologi, serta Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE mengenai tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Dengan demikian, siyasah cerdas bukanlah konsep utopis, melainkan kompatibel dengan bangunan konstitusional Indonesia.
Isra Mikraj bukan sekadar peristiwa langit, tetapi kompas etis bagi bumi. Di tengah dominasi algoritma, manusia-terutama para pemegang kekuasaan-ditantang untuk tidak menyerahkan sepenuhnya masa depan kepada mesin.
Siyasah Cerdas, Menyatukan AI dan Amanah Kenabian adalah kepemimpinan yang menundukkan teknologi di bawah nilai ilahiah, menggabungkan efisiensi digital dengan amanah profetik.
Jika Nabi Muhammad saw dinaikkan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah shalat, maka pemimpin modern harus “naik” melampaui ego, kepentingan, dan logika mesin-demi keadilan, kemanusiaan, dan keberkahan peradaban.
Teknologi dapat mengatur dunia, tetapi hanya iman yang mampu menuntun kekuasaan.