Humas IAIN Parepare- Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Abd Hamid, bersama Andi Ayu Prihatni, turut serta dalam rapat koordinasi penting terkait penyelesaian kerugian keuangan negara di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pertemuan yang diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom Meeting ini berlangsung pada, Selasa (29/07/2025) dipimpin langsung oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI.
Rapat koordinasi ini berfokus pada pembahasan upaya penuntasan kerugian keuangan negara Tahun Anggaran 2024 yang diharapkan dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2025. Selain perwakilan dari Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN pada Sekretariat Jenderal, serta para Kepala Bagian Tata Usaha pada Kanwil Kemenag Provinsi.
Berdasarkan hasil koordinasi, Kepala SPI IAIN Parepare, Abd Hamid, menyampaikan beberapa instruksi penting dari Inspektorat Jenderal yang menjadi hasil pembahasan. "Dalam rapat ini, Itjen menginstruksikan setiap Satuan Kerja (Satker) untuk segera membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)," ujar Abd Hamid.
Lebih lanjut, Abd Hamid menjelaskan bahwa Tim BPK akan melakukan pemantauan kerugian negara selama semester pertama tahun 2025. Oleh karena itu, Satker juga diinstruksikan untuk segera menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk semester I tahun 2025.
SPI akan terus berkoordinasi secara intensif dengan Itjen, BPK, maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menuntaskan kerugian negara yang statusnya masih sebatas informasi, dalam artian belum ada penyetoran ke kas negara," tegas Abd Hamid, ini menunjukkan komitmen SPI IAIN Parepare dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Keikutsertaan Kepala SPI IAIN Parepare dalam rapat koordinasi nasional ini menggarisbawahi peran strategis SPI di PTKIN dalam memastikan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan bersih dari kerugian negara, serta berkolaborasi dengan lembaga pengawas keuangan lainnya. (aen/mif)